FENOMENA TENAGA KERJA CINA TERHADAP RI.INDONESIA

Indonesia masih menjadi tujuan favorit bagi tenaga kerja asing, salah satunya adalah China. Bahkan, belakangan ini isu besarnya jumlah tenaga kerja asing asal China kembali mencuat ke publik.

Untuk itu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah demi mengatasi besarnya jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Menurut ekonomi CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto, salah satu hal yang perlu diperhatikan di antaranya adalah mengenai standar upah buruh di Indonesia.

"Upah buruh pada beberapa negara tidak terlalu rendah. Ini yang perlu jadi perhatian," ujarnya di Kantor CORE Indonesia, Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Pemerintah pun harus memperhatikan penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja di Indonesia. Lapangan kerja yang tersedia pun harus mampu untuk dimanfaatkan bagi tenaga kerja asal Indonesia.

"Income perlu dijaga dan stabilitas harga juga. Lalu butuh penyediaan tenaga kerja," tutupnya.

 

FENOMENA HOAX

Informasi Hoax Akan Hilang Kalau Pemerintah Bekerja Baik

RMOL. Selain mengancam penyebar informasi hoax dengan penjara enam tahun, pemerintah terus untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukannya.

Bahkan pada kemarin (Minggu, 8/1), dideklarasikan "Masyarakat Indonesia Anti Hoax" secara serentak di enam kota. Yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Wonosobo, dan Bandung.

Anggota Komisi I RI Sukamta mengingatkan pemerintah tidak bisa serta merta menyalahkan masyarakat atas penyebaran informasi hoax. Karena hoax marak mencerminkan kinerja pemerintah yang kurang berperan baik sebagai sumber informasi.

"Contohnya adalah kasus jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Cina. Presiden dan para menteri menyebutkan data yang berlainan satu sama lain," jelas dalam keterangannya, (Senin, 9/1).

Dalam kasus jumlah TKA asal Cina itu, Sukamta menilai pemerintah tidak satu suara dalam menyatakan kepada publik.

"Akhirnya, masyarakat mereaksi, yang benar siapa ini. Menteri Polhukam, Menaker, Kominfo, Presiden atau siapa? Akhirnya, ini pasti ada yang bohong di antara empat pihak. Yang benar satu, yang lain bohong," tegas anggota DPR yang membidangi masalah informasi ini.

Sukamta menambahkan di media sosial marak sebaran hoax lantaran didahului rasa penasaran masyarakat atas sebuah pernyataan yang dikeluarkan pemerintah tapi tidak komprehensif.

Kalau masalah hoax, ini relatif saja. Karena produksi berita bohong potensinya yang terbesar itu pemerintah, bukan masyarakat,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Yogyakarta ini.

Oleh karena itu, Sukamta menyarankan agar pemerintah sebaiknya memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu. "Kalau pemerintah bekerja sangat baik, insya Allah yang hoax itu akan hilang sendiri," tutup Sukamta.